Penjelasan RUU FIT21: Mendefinisikan aset digital, membedakan batas antara komoditas dan sekuritas

Pada tanggal 22 Mei 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU FIT21 dengan suara 279 berbanding 136. RUU ini yang secara resmi dikenal sebagai "Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan Abad ke-21", menetapkan kerangka regulasi untuk aset digital, dan dapat menjadi salah satu undang-undang yang berdampak besar pada industri cryptocurrency.

Pembagian Tanggung Jawab Regulator

Rancangan undang-undang membagi aset digital menjadi dua kategori: barang digital dan sekuritas. Berdasarkan pembagian ini, tanggung jawab pengawasan diemban oleh dua lembaga:

• Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan aset digital dan peserta pasar terkait.
• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) bertanggung jawab untuk mengawasi aset digital yang dianggap sebagai sekuritas dan platform perdagangannya.

Definisi aset digital

RUU FIT21 mendefinisikan "aset digital" sebagai bentuk representasi digital yang dapat dipertukarkan, dengan karakteristik berikut:

• Dapat dipindahkan langsung oleh individu tanpa bergantung pada perantara
• Mencatat di buku besar terdistribusi publik yang dilindungi kriptografi

Definisi ini mencakup berbagai bentuk digital yang luas, mulai dari cryptocurrency hingga aset fisik yang ditokenisasi.

Standar Perbedaan antara Barang dan Sekuritas

Rancangan undang-undang mengusulkan beberapa faktor kunci untuk membedakan apakah aset digital termasuk dalam sekuritas atau komoditas:

1. Kontrak investasi (Uji Howey): Jika pembelian aset digital dianggap sebagai investasi, dan investor berharap untuk mendapatkan keuntungan melalui upaya pihak ketiga, aset tersebut biasanya dianggap sebagai sekuritas.

2. Penggunaan dan Konsumsi: Jika aset digital terutama digunakan sebagai media untuk barang atau layanan, itu dapat dikategorikan sebagai barang atau aset non-sekuritas.

3. Tingkat desentralisasi: Aset digital di belakang jaringan yang sangat terdesentralisasi cenderung dianggap sebagai komoditas.

4. Fitur dan Karakteristik Teknologi: Cara konstruksi teknis dan realisasi fungsi aset juga merupakan dasar klasifikasi.

5. Kegiatan pasar: Jika aset dipasarkan terutama melalui pengembalian yang diharapkan dari investasi, mungkin dianggap sebagai sekuritas.

Standar ini memiliki arti penting sebagai panduan untuk pengajuan ETF spot aset digital dan jalan kepatuhan di masa depan.

Penggunaan dan Standar Konsumsi

Dari sudut pandang penggunaan dan konsumsi, blockchain publik, token PoW, dan token fungsional lebih sesuai dengan standar barang. Aset ini terutama digunakan sebagai media transaksi atau metode pembayaran, bukan sebagai alat investasi.

Penentuan Tingkat Desentralisasi

Rancangan undang-undang menetapkan standar konkret untuk tingkat desentralisasi:

• Kontrol: Dalam 12 bulan terakhir, tidak ada individu atau entitas yang dapat secara sepihak mengendalikan atau secara substansial mengubah sistem blockchain.
• Distribusi kepemilikan: Dalam 12 bulan terakhir, aset yang dimiliki oleh pihak terkait tidak melebihi 20% dari total penerbitan.
• Hak suara: Dalam 12 bulan terakhir, pihak terkait tidak dapat mempengaruhi lebih dari 20% hak suara.
• Modifikasi kode: Dalam 3 bulan terakhir, tidak ada modifikasi sepihak yang substansial, kecuali untuk menyelesaikan masalah teknis.
• Pemasaran: Dalam 3 bulan terakhir, tidak memasarkan aset digital sebagai investasi.

Fitur dan Karakteristik Teknis

Keterkaitan aset digital dengan teknologi blockchain yang mendasarinya menentukan arah regulasinya:

• Penerbitan aset: Menerbitkan melalui mekanisme programatik blockchain.
• Verifikasi transaksi: Memverifikasi dan mencatat transaksi melalui mekanisme konsensus.
• Tata kelola terdesentralisasi: Beberapa proyek memungkinkan pemegang token untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Jika aset terutama memberikan imbal hasil ekonomi atau hak tata kelola melalui program otomatis, itu dapat dianggap sebagai sekuritas. Jika terutama digunakan sebagai media pertukaran atau untuk mendapatkan barang dan jasa, itu cenderung diklasifikasikan sebagai komoditas.

Karakteristik Penerbitan Terprogram

Meskipun dijual atau dialihkan sesuai dengan ketentuan kontrak investasi, aset yang diterbitkan secara otomatis melalui sistem blockchain terprogram tidak secara otomatis menjadi sekuritas. Alasan termasuk:

• Operasi terprogram mengurangi kontrol langsung terhadap pengelolaan aset.
• Karakteristik desentralisasi memastikan bahwa operasi aset mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
• Alat seperti kontrak pintar menyediakan transparansi pemrograman.

Penanganan Fitur Tata Kelola dan Pemungutan Suara

Untuk aset digital yang memiliki fungsi tata kelola dan pemungutan suara, perlu mempertimbangkan tingkat desentralisasi dan harapan kontrol atau kepentingan ekonomi investor:

• Tingkat desentralisasi yang tinggi (tidak ada yang mengendalikan lebih dari 20% hak suara) cenderung dianggap sebagai komoditas.
• Hak suara yang memungkinkan pemegangnya untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi penting mungkin membuat aset dianggap sebagai sekuritas.

Kuncinya adalah mengevaluasi dampak substansial dari hak suara dan tujuan utama pemegang. Misalnya, staking ETH dan pemerintahan lebih fokus pada pemeliharaan operasi jaringan, bukan pada imbalan ekonomi, sehingga lebih cenderung didefinisikan sebagai penggunaan fungsional.

Dukungan Teknologi dan Inovasi

Rancangan undang-undang juga mengusulkan serangkaian langkah untuk mendukung inovasi teknologi keuangan:

• Memperluas FinHub SEC dan LabCFTC CFTC untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan teknologi finansial.
• Mendirikan Komite Konsultasi Bersama CFTC dan SEC yang fokus pada masalah aset digital.
• Mempelajari keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan dampaknya terhadap pasar keuangan tradisional.
• Menjelajahi peran dan kebutuhan regulasi token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) di pasar keuangan.

Tindakan ini menunjukkan bahwa otoritas pengatur sedang aktif mempelajari DeFi dan NFT, mempersiapkan strategi regulasi yang jelas untuk masa depan.