Praktisi Web3 ke Luar Negeri untuk Menghindari Risiko: Analisis Yurisdiksi Kriminal Lintas Batas dan Sistem Penegakan Hukum

Seiring dengan perkembangan dan kematangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum sebagai infrastruktur publik global yang dapat mewujudkan transmisi data secara peer-to-peer, akses tanpa biaya, informasi yang terbuka dan transparan serta tidak dapat diubah, secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai internet nilai generasi berikutnya. Namun, karakteristik inti desentralisasinya juga menyebabkan seluruh lingkungan jaringan kekurangan pengawasan yang efektif, dengan seringnya terjadi tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, serta menunjukkan karakter internasional dan tersembunyi. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional sudah sulit untuk mengatur kejahatan baru ini secara efektif.

Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara yang tradisional. Artikel ini akan membahas apakah pelaku Web3 yang pergi ke luar negeri dapat secara efektif menghindari risiko hukum berdasarkan ketentuan hukum terkait di China.

Konsep Dasar Yuridiksi dan Penegakan Hukum Pidana Lintas Batas

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, perlu untuk terlebih dahulu mengklarifikasi konsep inti kedaulatan. Kedaulatan adalah dasar dari sistem hukum internasional modern, di mana subjek haknya adalah negara, yang berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara untuk saling menghormati kedaulatan dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

Berdasarkan hal ini, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Pelaksanaan hak secara internal merupakan cerminan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan hak secara eksternal sangat dibatasi untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai suatu bentuk "kewenangan penegakan hukum" yang dilakukan secara eksternal, pasti akan terikat oleh batasan yang ketat.

Yuridiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Instansi peradilan China yang menangani yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas negara, pertama-tama harus menentukan kewenangan terhadap tersangka kejahatan terkait dan tindakan mereka, kemudian melalui prosedur bantuan hukum pidana meminta bantuan dari luar negeri.

Penentuan yurisdiksi

Dasar utama Tiongkok untuk melakukan yurisdiksi pidana lintas batas ada tiga jenis:

1. Yurisdiksi personal: terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara China di luar negeri.
2. Perlindungan Yurisdiksi: Terhadap tindakan kriminal yang membahayakan Tiongkok atau warga negara Tiongkok yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri.
3. Yurisdiksi umum: berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya.

Selain itu, sebelum meminta bantuan hukum dari negara asing, perlu diperiksa apakah kejahatan tersebut memenuhi "prinsip kejahatan ganda", yaitu tindakan kriminal tersebut merupakan kejahatan baik di negara yang meminta maupun di negara yang diminta.

Permohonan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Undang-Undang "Bantuan Peradilan Pidana Internasional" Tiongkok mengatur bahwa bantuan peradilan pidana mencakup beberapa aspek, termasuk penyampaian dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, penyitaan dan pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, serta perampasan dan pengembalian hasil yang diperoleh secara ilegal.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana tergantung pada apakah ada perjanjian yang relevan antara China dan negara yang diminta. Jika ada perjanjian, permohonan diajukan oleh Kementerian Hukum dan lembaga kontak luar negeri lainnya dalam batas kewenangannya; jika tidak ada perjanjian, maka diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Praktik Penegakan Hukum Terkait Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-Baru Ini

Pada bulan Desember 2022, Kejaksaan Distrik Jing'an Shanghai mengungkap kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Sekelompok penjahat menipu korban untuk membeli saham dan mata uang kripto dengan berpura-pura menjadi "mentor berpengalaman" yang memperkenalkan kondisi pasar saham.

Polisi Shanghai setelah penyelidikan menemukan bahwa kelompok ini mendirikan beberapa situs "perjudian" atau platform investasi atas nama perusahaan, melakukan penipuan dengan dalih "keuntungan tanpa risiko" dan sejenisnya. Dari Februari hingga April 2023, polisi menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China di berbagai lokasi di seluruh negeri.

Perlu dicatat bahwa dalam kasus ini, pihak berwenang tidak meminta bantuan hukum pidana dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan ketat di dalam negeri. Ini mencerminkan bahwa penggunaan bantuan hukum pidana dalam praktik tidak tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, dan faktor lainnya.

Kesimpulan

Perlu ditegaskan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto tidak selalu merupakan tindak kriminal. Namun, jika warga negara memiliki niat untuk menggunakan aset kripto sebagai umpan, untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun secara fisik keluar dari negeri, mereka tetap sulit untuk menghindari sanksi hukum China.

Bagi praktisi Web3, pergi ke luar negeri tidak sepenuhnya dapat menghindari risiko hukum. Kunci utamanya adalah menjalankan bisnis secara legal dan sesuai dengan peraturan, serta menghindari pelanggaran terhadap batasan hukum. Selain itu, praktisi terkait juga harus memantau perubahan kebijakan hukum domestik dan internasional secara cermat, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka tepat waktu untuk memastikan hak mereka tidak dilanggar.